Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah: Strategi dan Instrumen Pengelolaan Dana Kas

Untuk mengurai permasalahan penyerapan anggaran pemerintah daerah (pemda) yang selalu menumpuk pada akhir tahun anggaran, berbagai upaya telah dilakukan namun belum memberikan hasil maksimal. Pada tahun 2024, diperkirakan permasalahan ini akan terus berlanjut mengingat realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Semester 1 belum optimal, khususnya dalam belanja modal.

Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sampai akhir Juni 2024, realisasi belanja daerah baru mencapai 25,17% dari pagu anggaran, sedangkan realisasi pendapatan daerah mencapai 30,20% dari target yang ditetapkan. Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari realisasi belanja, terdapat potensi kelebihan dana kas pemda yang belum dioptimalkan dengan baik.

Salah satu strategi untuk mengoptimalkan dana kas tersebut adalah dengan memperluas instrumen investasi yang tersedia. Saat ini, instrumen yang umum digunakan adalah deposito jangka pendek, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2007, pemda memiliki fleksibilitas untuk memilih instrumen lain seperti Reverse Repo dan Wakalah Bi Al Istitsmar.

Reverse Repo merupakan transaksi jual beli Surat Berharga Negara (SBN) antara pemda dan bank umum, dimana bank umum akan membeli kembali SBN tersebut pada waktu dan tingkat suku bunga yang telah disepakati. Transaksi ini dapat dilakukan dalam berbagai jangka waktu seperti 1 hari, 7 hari, atau 14 hari. Proses pemilihan bank umum sebagai counterparty dilakukan melalui proses lelang untuk memastikan pemda mendapatkan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Selain itu, Wakalah Bi Al Istitsmar merupakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana pemda memberikan kuasa kepada Bank Umum Syariah (BUS) untuk menginvestasikan dan mengembangkan kelebihan kasnya dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Transaksi ini juga melibatkan proses penawaran dari beberapa BUS untuk memastikan pemda mendapatkan imbal hasil yang optimal tanpa melanggar prinsip syariah.

Keuntungan dari menggunakan instrumen Reverse Repo dan Wakalah Bi Al Istitsmar adalah terciptanya diversifikasi dalam investasi kelebihan kas daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui proses lelang yang kompetitif, serta kemungkinan untuk mendapatkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang lebih baik daripada deposito jangka pendek. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan penerimaan daerah secara finansial namun juga mendukung pengembangan kelembagaan di sektor keuangan daerah.

Untuk mengimplementasikan perluasan ini dengan efektif, penting bagi pemda untuk bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kemenkeu yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola instrumen keuangan konvensional dan syariah seperti deposito, Reverse Repo, dan Wakalah Bi Al Istitsmar. Kerja sama ini akan membantu memastikan bahwa pemda dapat memanfaatkan secara maksimal instrumen-instrumen yang tersedia sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku.

Dengan demikian, langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan penyerapan anggaran daerah dapat terus ditingkatkan melalui inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk diversifikasi instrumen investasi dan peningkatan kerjasama antar lembaga pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan dana publik secara efisien dan efektif.